Eksistensi KMA Mesir Sebagai Miniatur Seuramoe Mekkah di Mesir
Oleh : Sayyid Muhibbullah*
 |
| Halal bi Halal Masyarakat KMA Mesir (Dok. Pribadi) |
Eksistensi KMA Mesir kini telah mencapai umurnya yang ke setengah abad. Berbagai lika-liku berusaha menghujam haluan dan falsafah hidup yang sedari dulu dipegang oleh warga Aceh yang ada di Mesir. Hidup berdampingan bersama para mahasiswa yang berasal dari beragam suku dan daerah meniscayakan adanya benturan pedoman dan prinsip. Perbedaan yang bersifat aksiomatis ini bisa dimaklumi karena perbedaan cara pandang sejak dini.
Adat KMA dalam menentukan ketua baru misalnya. Pemilihan kandidat-kandidat yang akan dicalonkan sebagai ketua KMA akan diproses melalui kuesioner yang disebarkan kepada seluruh warga KMA. Kemudian nama-nama yang terpilih akan diseleksi oleh Majelis Syura KMA agar kemudian diuji kelayakan dan kesiapannya untuk dicalonkan. Nama-nama tersebut kemudian disebarkan dan dipilih langsung oleh warga KMA yang berdomisili di Mesir. Adat ini terinspirasi dari pemilihan pemimpin-pemimpin dalam struktural pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam.1
Kebiasaan ini tentu berbeda jikalau dibandingkan dengan paguyuban-paguyuban lain yang berada di Mesir. Posisi ketua/gubernur kekeluargaan seringkali tendensius hingga menimbulkan pergolakan dan perpecahan. Perebutan kuota tenaga musiman, posisi yang prestise, hingga jaminan relasi. Hal ini sangat dijauhi oleh warga KMA. Sebagaimana kata pepatah, “Ureung Aceh meutalo wareh gaseh meugaseh bila meubila”. Melalui proses inilah transformasi nilai dan keselarasan KMA dengan semangat keacehan, keazharan, dan keislaman akan selalu terjaga dengan luhur.
Setiap tesis melazimkan adanya anti-tesis. Jikalau sebelumnya berasal dari luar KMA, tak pula mengecualikan intevensi dari internalnya sendiri. Bagi beberapa pihak, keberadaan KMA Mesir seringkali dianggap tidak dibutuhkan. Diantara sebab yang dihaturkan seperti adanya ketidakselarasan di KMA dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di Aceh. Begitu pula karena kemandirian yang begitu besar pada diri beberapa warga hingga merasa 'tidak perlu’ mengaitkan dirinya dengan KMA.
KMA; Miniatur Seuramoe Mekkah di Mesir
KMA adalah miniatur Seuramoe Mekkah di Mesir. Kata ‘miniatur’ mendeskripsikan representatif dalam skala mikro (KBBI,2023). Keterwakilan itu dapat dilihat secara ideologis dari Qanun Adat KMA Mesir yang mengatur setiap warganya sebagaimana norma-norma yang berlaku di Aceh sebagai Nanggroe Syariat. Adapun secara demografis melalui keberadaan duta-duta dari setiap kabupaten/kota yang mendedikasikan dirinya sebagai warga KMA. Keterwakilan ini meniscayakan representasi KMA sebagai miniatur Seuramoe Mekkah di Mesir.
Sebagai miniatur, KMA menjadi tempat para warganya untuk kembali dan berkarya. Keberadaan yang jauh dari kampung halaman menuntut adanya wadah agar tidak jauh menggapai arah. Sebagai kekeluargaan daerah dengan latar belakang Islam yang khas, KMA selalu menghimbau agar menyayangi yang muda dan menghormati yang tua. Begitu pula keberadaannya ketika nasehat dan arahan dibutuhkan.
Selain tempat untuk kembali, KMA juga selalu mengusahakan keberdayaan warganya untuk berkarya. Nilai lebihnya terletak pada adanya keberlanjutan antara program yang diadakan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Misalkan seminar dan/atau webinar pembekalan alumni yang diadakan sebagai bekal informatif dan mental ketika akan berpulang ke Aceh. Atau Halaqah Al-Quran KMA yang menjadi nilai lebih mahasiswa Aceh di Mesir. Begitu pula pemberdayaan melalui komunitas-komunitas yang berada dibawah naungan KMA. Seperti Sekolah Menulis, IT Pro, Sanggar Aneuk Nanggroe, dsb.
Distingsi Nilai dan Pranata Sosial
Di sisi lain, KMA menjadi penting sebagai komodor pranata sosial para mahasiswa Aceh yang ada di Mesir. Total mahasiswa Indonesia di Mesir -selanjutnya disebut masisir- saat ini tengah mencapai titik jenuhnya. Sebagaimana yang terlampir dalam data DPT Panitia Pemilu Raya PPMI Mesir, mahasiswa Indonesia di Mesir kini telah mencapai angka 13.671 orang. Angka ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Bahkan ketika dibandingkan dengan diaspora Indonesia di negara-negara lain, beberapa persatuan pelajarnya mungkin belum bisa menandingi PPMI Mesir.
Disebut sebagai titik jenuh karena keberadaannya ibarat bola-bola berwarna yang dimasukkan ke dalam wadah hingga penuh sesak. Sentralisasi demografi masisir yang kini berada di Darrasah tidak mampu menafikan kejenuhan itu. Disebut ‘berwarna’ karena tingkat kemajemukan yang kini begitu tinggi di kalangan masisir. Di sini atensi kemajemukan bukan pada distingsi suku dan daerah, melainkan ideologi dan pola pikir. Pemusatan kependudukan ini pula yang membuat para mahasiswa merasa nyaman dengan ‘menjadi dirinya sendiri’. Sehingga mengabaikan nilai-nilai yang seharusnya diperhatikan.
Perbedaan melazimkan adanya pergesekan. Entah akan berujung anarkis ataupun tidak. Peningkatan jumlah masisir yang masif secara tidak langsung meningkatkan probabilitas lahirnya perbedaan-perbedaan yang inkonvensional. Adanya Usaha-usaha untuk melabrak kebiasaan-kebiasaan yang sedari dulu dianut adalah hal yang kini lumrah. Orang-orang dulu mungkin gak akan terbesit untuk mengadakan Stand-Up Comedy, konser musik, atau bilyard. Apalagi di belakang Jami’ Al-Azhar.
Terlepas dari nilai-nilai yang melatarbelakangi pendobrakan kebiasaan lama ini, perlu disadari bahwa upaya-upaya pergeseran nilai-nilai luhur dan etika sebagai pelajar telah benar adanya. Melalui data keamanan dan ketertiban yang ditampilkan pada Debat Kandidat Kedua Pemilu Raya PPMI Mesir, dapat dipahami bahwa telah terjadi peningkatan yang konsisten pada permasalahan moral dan etika yang terlapor di kalangan masisir. Adanya peningkatan laporan bisa dipahami sebagai wujud keresahan masisir secara umum pada degradasi moral yang terjadi.
Semakin tinggi keresahan yang ada, semakin tinggi pula angka laporan yang ada. Kenapa harus dilaporkan, padahal permasalahan ini berasal dari internal masisir? Justru karena ia berasal dari internal masisir ia tidak dapat diselesaikan secara langsung. Berbeda jikalau permasalahan ini berasal dari luar masisir seperti pelecehan seksual, kriminalitas, dan kemalingan. PPMI Mesir melalui DKKM bisa langsung menyelesaikan masalah yang ada dengan mediasi bersama pihak-pihak berwenang.
Jikalau dipikir-pikir, masalah ini mungkin bisa langsung diselesaikan kalau masisir saling mengingatkan dan menasihati sesamanya agar tidak melakukan hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Terlebih dengan posisinya sebagai pelajar Azhar. Di sinilah peran penting KMA sebagai komodor pengendalian sosial warganya kala pergesekan-pergesekan itu kini semakin tidak mampu dihindari. Walaupun terbatas pada tataran konsultasi dan pengarahan. Hal inilah yang kemudian mampu mewujudkan konsistensi identitas keacehan pada diri warga KMA. Sehingga para alumni yang akan berpulang ke tanah air bisa tetap klop dengan masyarakat sekitar.
KMA Sebagai Perpanjangan Tangan IKAT Aceh
Selain sebagai miniatur pada tataran ideologis dan demografis, KMA juga berposisi sebagai miniatur pada tatanan kelembagaan. Adapun kelembagaan yang dimaksud direpresentasikan melalui Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh. Kerja sama antara IKAT dan KMA bukanlah hal yang baru. Bahkan semenjak para pelajar di Aceh akan melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, IKAT mengupayakan adanya edukasi yang matang terkait studi ke Mesir. Kemudian setelah keberangkatan calon mahasiswa Aceh melalui IKAT, KMA dipercaya untuk menjaga dan mengarahkan. Setelah selesai menempuh studi, para alumni pun dirangkul kembali oleh IKAT untuk membangun Aceh ke depan.
Selain itu adanya kemiripan struktural organisasi antara KMA dan IKAT menjadikannya titik tolak adanya kaderisasi secara bertahap. Dengan adanya persamaan secara struktural organisasi, para alumni kemudian tidak perlu dibina lebih lanjut agar klop dengan IKAT. Hal ini pun bisa dipahami dari tidak adanya kontradiksi pada tataran visi dan misi antara KMA dan IKAT. Sehingga pembangunan dan pemberdayaan di Aceh dapat berlangsung secara optimal dan merata.
Peran KMA di sini tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebagai destinasi utama pelajar ilmu agama, Mesir menjadi negara yang sangat diminati para pelajar di Aceh untuk melanjutkan studinya. Di sini tantangan dan peluang itu muncul. Di satu sisi, peluang besar muncul untuk menyeratakan pendidikan ilmu agama dengan nuansa Al-Azhar di seluruh wilayah daerah Aceh. Namun di sisi lain, tingginya angka mahasiswa yang masuk menjadikannya sebagai tantangan kaderisasi dalam skala yang besar. Karena itu urgensi program-program keberlanjutan dipandang sangat tinggi untuk diadakan.
KMA Mesir adalah miniatur Seuramoe Mekkah di Mesir. Dari dulu, kini, dan ke depannya akan terus demikian. Urgensi keberadaannya mendahului kepentingan-kepentingan lainnya. Peran KMA adalah menjadi komodor keberlanjutan dan persamaan melalui pendidikan dan pengayoman secara optimal demi Aceh yang lebih bermartabat, berkarisma, dan teuleubeh ateuh rung donya.
1. Hasanuddin Yusuf, 2013, Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh Masa Kerajaan Aceh Darussalam, Ar-Raniry Press.
*Penulis merupakan Juara 1 Lomba Opini HUT Setengah Abad KMA Mesir.
Posting Komentar